Wajar sekali jika para ulama di NU menolak wacana khilafah. Sebab disamping tidak mau melanggar sabda Nabi saw: ”khilafatu ummati tsalatsuna sanatan” khilafah itu berlangsung 30 tahun yang telah dipimpin oleh Khulafaurrasyidin dan sudah selesai. Selebihnya kemudian adalah system kerajaan.
Para ulama rupanya tidak mau menyaingi para khulafaurrasyidin. Sebab kekuasaan Khalfiah meliputi dunia dan akhirat. Sebab mereka terjaga dalam keagamaanya.
Di Indonesia sendiri kita bisa melihat contoh sejarah. Sebuah organisasi bernama “Persis” (Persatuan Islam) dulunya berdiri karena merasa “capek deeh” melihat NU – Muhammadiyah “berantem” terus masalah qunut, tahlil dll. Lalu muncullah organsiasi ini yang salah satu maksudnya adalah bagaimana persatuan umat Islam di Indonesia itu terwujud. Tapi ternyata, NU tetap ada; Muhammadiyah pun hingga kin tetap.
Dasar Mendukung Pemerintah
Salah satu alasan para kyai mengapa sangat mendukung pemerintah sekalipun pemerintah itu jelek, korup, kapitalis dan segudang sebutan oleh para pengkritik. Sebab mengikuti sabda Rasulullah saw: ”Assultonul jaairu khoirum minal fitnah” Pemerintah yang jelek, ”nakal”, ”korupsi” itu (dianggap) lebih baik dari pada fitnah.
Konteknya, dari sabda Rosul tersebut bahwa bahaya dari sebuah fitnah (adu domba, mengkafirkan, menyebut thagut pihak lain, menuduh antek Yahudi, membid’ahkan dan menjelek-jelekkan komunitas lain) berdampak luas sekali. Karenanya masih lebih baik dari pemerintah yang jair. Sebab bukankah fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Al fitnatu Asyaddu minal qotl.
Sementara itu yang namanya jair suatu kejahatan yang sifatnya lokal. Perbandingan antara bahaya jair dengan fitnah bisa digambarkan sebagai berikut:
Para pemabuk minuman, tukang judi malam-malam keluyuran itu masuk pada katogori jair. Kejatahannya bersifat lokal. Namun jika berceramah di depan 100 ribu penonton kemudian men-thagutkan pemerintah, menuduh komunitas lain sebagai kafir bukankah itu merupakan ftinah yang didengar langsung oleh 100 ribu penonton, kemudian bisa jadi fitnah itu menyebar barang cetakan: buku, pamflet, selebaran dan brosur.
Kyai di Pesantren akan setia mengakui Ulil Amri. Bahkan kebijakannya cenderung dituruti. Maksudnya di situ mengakui pemerintah resmi. Sebuah contoh, KH. Maemoen Zubeir, (Mbah Maimun), sering bicara pada santrinya, ketika ditanya tanggal 1 ramadan dan lebaran, beliau selalu bilang: ”gimana pemerintah”, bagaimana puasa, ”terserah pemerintah”. Di Buntet Pesantren sendiri semisal almarhum KH. Nu’man Zen suatu ketika ditanya oleh warganya, ”Kyai bagaimana dengan pemilu?” dijawab: ”Anang ambekan bae ana itungane jeh, apamaning pemilu yaa wajib. (bernafas saja ada hitungan kebaikannya, apalagi pemilu, karnanya wajib ikut).
Akhirnya, jika khilafah kemudian ditetapkan karena menganggap system dan metode yang diterapkan oleh pemerintah itu dianggap tidak bagus (jelek/jair), tentu akan berlawanan dengan penetapan nabi: ”pemerintah yang jair lebih baik dari pada fitnah”. Karena itu wajar sekali jika kyai-kyai NU itu pasti mengerti politik dan tidak gegabah dalam bertindak. Alih-alih untuk menegakkan khalifah, akhirnya justru hanya meniru sistem ”khilafah” the other. Sebab bukankah dalam Islam sudah tidak berlaku namanya khalifah itu. Jadi, kalau di Islam sudah tidak ada.
Wallahu a’lam.